Baru 63 Persen Puskesmas Penuhi Standar Sembilan Jenis Nakes, AI Didorong Bantu Penguatan Layanan

NARATIVE.ID, BALI — Kekurangan dan ketimpangan distribusi tenaga kesehatan masih menjadi tantangan bagi Indonesia dan negara-negara Asia Pasifik. Di Indonesia, baru 63 persen Puskesmas yang memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan sesuai standar, sementara pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) mulai didorong untuk mendukung penguatan kompetensi dan sistem informasi kesehatan.

Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam Konferensi ke-14 Asia Pacific Action Alliance on Human Resources for Health (AAAH) yang berlangsung di Bali pada 2–5 November 2026.

Forum yang diikuti perwakilan 22 negara anggota dan sejumlah mitra internasional itu membahas strategi mengatasi kekurangan tenaga kesehatan, ketimpangan distribusi, serta kebutuhan peningkatan kompetensi di tengah perubahan teknologi.

Direktur Penyediaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Ika Trisia, menyampaikan bahwa Indonesia memiliki 180.327 dokter teregistrasi, dengan rasio 0,62 dokter per 1.000 penduduk.

Berdasarkan data yang dipaparkan Kemenkes, sebanyak 6.520 dari 10.337 Puskesmas atau sekitar 63 persen telah memenuhi standar sembilan jenis tenaga kesehatan.

Sementara itu, sebanyak 681 dari 843 rumah sakit umum daerah (RSUD), atau 80,8 persen, telah memiliki tujuh jenis dokter spesialis dasar sesuai indikator yang digunakan Kemenkes.

Angka tersebut menunjukkan masih adanya fasilitas kesehatan yang belum memenuhi standar ketersediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan.

AI Didorong untuk Mendukung Kompetensi Tenaga Kesehatan

Ketua AAAH periode 2024–2026, Anna Kurniati, mengatakan negara-negara Asia Pasifik menghadapi tantangan SDM kesehatan yang semakin kompleks.

Selain kekurangan tenaga kesehatan, kawasan ini menghadapi penuaan penduduk, peningkatan penyakit tidak menular, dan kedaruratan kesehatan akibat perubahan iklim.

Konferensi AAAH mengangkat tiga pilar utama, yakni kepemimpinan dan tata kelola, pendidikan transformatif dan kesejahteraan, serta transformasi digital.

Pada pilar transformasi digital, pemanfaatan teknologi, termasuk AI, dibahas sebagai sarana untuk memperkuat pengambilan keputusan berbasis data, sistem informasi kesehatan, dan akses terhadap pendidikan serta pengembangan kompetensi.

Anna menekankan bahwa teknologi perlu dapat dimanfaatkan tenaga kesehatan, termasuk mereka yang bertugas di wilayah terpencil.

Pemanfaatan AI dalam konteks tersebut masih merupakan arah penguatan kapasitas yang dibahas dalam forum. Keterangan Kemenkes tidak menyebutkan peluncuran aplikasi AI tertentu maupun hasil uji klinis sistem AI sebagai pengganti tenaga kesehatan.

Teknologi Tidak Menggantikan Kebutuhan Pemerataan Nakes

Pemanfaatan AI berpotensi membantu pengolahan informasi, pembelajaran, dan analisis data kesehatan. Namun, penggunaannya tetap membutuhkan pengawasan manusia, keamanan data pasien, serta pengujian keandalan sesuai fungsi yang diterapkan.

Teknologi juga tidak dapat secara otomatis menggantikan kebutuhan dokter, perawat, bidan, atau tenaga kesehatan lain yang harus hadir untuk memberikan pelayanan langsung kepada pasien.

Ika menjelaskan bahwa tantangan Indonesia bukan hanya meningkatkan jumlah tenaga kesehatan, melainkan memastikan tenaga yang memiliki kompetensi sesuai tersedia di lokasi yang membutuhkan.

Untuk itu, pemerintah menjalankan empat pendekatan, yaitu perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan berbasis data, penguatan pendidikan dan pelatihan, percepatan pemerataan distribusi, serta transformasi digital sistem informasi SDM kesehatan.

Pengembangan pendidikan juga diarahkan pada kurikulum berbasis kompetensi, simulasi klinis, dan keterampilan profesional yang sesuai perkembangan pelayanan kesehatan.

Kemenkes menegaskan bahwa pemerataan tenaga kesehatan, terutama di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, tetap menjadi pekerjaan penting.

Dengan demikian, pembahasan AI dalam forum Asia Pasifik perlu ditempatkan sebagai salah satu instrumen pendukung peningkatan kemampuan tenaga kesehatan, bukan solusi tunggal untuk mengatasi kekurangan SDM pelayanan kesehatan.