Denny Indrayana Ceritakan Sayembara Dokumen Pendidikan Gibran, Komitmen Hadiah Capai Rp10,3 Miliar

NARATIVE.ID, Jakarta — Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menceritakan kembali munculnya sayembara untuk mencari bukti dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sempat menjadi perhatian publik.

Dalam perbincangan bersama Mahfud MD melalui podcast di kanal YouTube Mahfud MD Official, Denny mengatakan sayembara tersebut awalnya dibuat untuk membuka perhatian publik terhadap persoalan syarat pendidikan yang sedang dipertanyakannya.

Menurut Denny, sayembara ditujukan kepada siapa saja yang dapat menunjukkan bukti tamat pendidikan tingkat SMA atau sederajat milik Gibran.

Denny mengatakan nilai hadiah awalnya tidak sebesar angka yang kemudian berkembang.

Setelah sayembara berjalan, menurut dia, sejumlah orang menyatakan bersedia ikut memberikan hadiah hingga total komitmennya mencapai sekitar Rp10,3 miliar.

“Ujungnya hampir 10,3 M dalam satu bulan itu. Karena orang kemudian ikut membantu, nyumbang-nyumbang,” ujar Denny.

Namun Denny menegaskan uang tersebut tidak dikumpulkan ataupun ditransfer kepadanya.

Ia mengaku justru meminta pihak-pihak yang menyatakan kesediaannya memberikan hadiah untuk tetap menyimpan uang tersebut.

“Tapi dananya jangan ditransfer ya, nanti saya disalahpahami ngumpulin donasi. Tetap di sana, komitmen saja,” katanya.

Menurut Denny, pihak yang ingin berpartisipasi cukup menyampaikan identitas dan surat pernyataan mengenai besaran komitmen yang akan diberikan.

Uang tersebut, kata dia, baru diberikan apabila terdapat pihak yang berhasil memenuhi ketentuan sayembara.

Denny mengatakan selama periode sayembara tidak ada pihak yang menjadi peserta maupun mengklaim hadiah tersebut.

Dari pengalaman itu, Denny kemudian mulai mempertimbangkan langkah hukum untuk menguji persoalan persyaratan pendidikan yang dipertanyakannya.

Persoalan tersebut kini menjadi bagian dari dalil permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang diajukan Denny bersama sejumlah pemohon lainnya ke Mahkamah Konstitusi.

Perkara itu diregistrasi Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Sumber pernyataan: Podcast Mahfud MD Official/YouTube.