Urusan KDKMP, Anda Pro Rocky Gerung atau Feri Amsari?

NARATIVE.ID, Jakarta - Kalau urusannya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), pertanyaan itu terasa semakin relevan belakangan ini. Rocky melihat koperasi sebagai bagian dari gagasan ekonomi kerakyatan, dan dalam perdebatan yang berkembang pada September 2026 ia membaca KDKMP terutama dari tujuan dan manfaat ekonomi yang hendak dicapai pemerintah. 

Feri mengambil jalan yang berbeda. Ia tidak mengatakan dirinya anti-koperasi — yang dipersoalkannya adalah desain dan pelaksanaan KDKMP: bagaimana koperasi ini dibentuk, seberapa besar peran negara di dalamnya, bagaimana anggaran publik digunakan, dan apakah semua itu benar-benar sejalan dengan semangat demokrasi ekonomi.

Dua posisi itu sama-sama menarik untuk diikuti. Tapi saya justru curiga bahwa "Anda pro Rocky atau Feri?" adalah pertanyaan yang salah. Ada pertanyaan yang jauh lebih penting: kalau KDKMP tetap berjalan, lalu kita mau melakukan apa? Jangan sampai kita hanya menjadi penonton.

Sebuah program negara berskala puluhan ribu koperasi — dengan pembiayaan publik, infrastruktur fisik, sistem digital, jaringan distribusi, dan keterlibatan banyak lembaga negara — memang harus diawasi.

Tapi kekhawatiran saya berbeda. Jangan sampai kelompok yang selama ini berbicara tentang demokrasi, ekonomi kerakyatan, dan bahaya oligarki justru memilih berdiri terlalu jauh dari KDKMP. Sebab pemerintah tampaknya tidak sedang bersiap menghentikannya — sebaliknya, operasionalisasinya terus didorong. Pemerintah secara terbuka menjadikan KDKMP bagian dari agenda penguatan ekonomi desa dan terus menyiapkan infrastruktur serta tata kelolanya.

Artinya, KDKMP akan tetap menjadi realitas ekonomi-politik yang harus dihadapi. Pertanyaannya bukan lagi "apakah kita setuju?", melainkan: apa yang akan kita lakukan terhadap kenyataan itu?

Saya juga tidak sedang mengatakan bahwa KDKMP pasti akan menjadi kendaraan politik. Itu dugaan yang harus dibuktikan, bukan fakta yang bisa kita nyatakan begitu saja. Tapi kekhawatiran itu layak dipikirkan. Sebuah jaringan ekonomi yang menjangkau desa dan kelurahan — dengan anggota, data, transaksi, distribusi barang, hubungan dengan program pemerintah, dan infrastruktur ekonominya sendiri — jelas punya nilai strategis. Dan semakin besar jaringan ekonomi semacam itu, semakin besar pula insentif berbagai kekuatan untuk memengaruhinya.

Jadi kalau kita khawatir KDKMP akan ditunggangi kepentingan politik atau ekonomi tertentu, saya punya pertanyaan sederhana: mengapa justru kita meninggalkan ruang tersebut? Kalau masyarakat demokratis tidak mengisinya, siapa yang akan mengisi? Birokrasi, elite lokal, pemilik modal, jaringan politik — atau semuanya sekaligus?

Saya justru ingin mengajak para aktivis masuk ke sana.

Bukan untuk menjadi pendukung pemerintah, dan bukan pula untuk berhenti mengkritik — tapi untuk mengorganisasi masyarakat.

Datanglah kepada pengurus KDKMP. Duduk bersama mereka. Tanyakan siapa anggotanya, petakan pekerjaan mereka, petakan produksi dan konsumsinya. Hitung berapa uang yang setiap bulan keluar dari desa. Cari tahu apa yang diproduksi tapi dijual mentah, siapa pemasoknya, siapa pembelinya, dan di mana margin ekonomi terbesar sebenarnya berada. Lalu bantu mereka membuat satu transaksi pertama. Kemudian transaksi kedua. Lalu bisnis pertama, jaringan pemasok, dan akhirnya pasar.

Itulah demokrasi ekonomi dalam bentuk yang lebih konkret — bukan hanya seminar tentang oligarki. Sebab koperasi bukan sekadar badan hukum,  Kita sering membuat kesalahan dengan menganggap bahwa begitu sebuah koperasi berbadan hukum dan punya anggota, masyarakat otomatis sudah mempunyai kekuatan ekonomi. Tidak begitu. Legal ownership bukan economic power. Kekuatan ekonomi membutuhkan kombinasi ownership, control, capital, capability, market access, dan data sekaligus. Masyarakat bisa saja secara formal menjadi anggota tapi tidak memahami bisnisnya. 

Bisa menjadi pemilik tapi tidak mengontrol keputusan. 

Bisa memiliki koperasi tapi tidak memiliki pasar, memiliki gedung tapi tidak memiliki transaksi, memiliki sistem digital tapi tidak punya kemampuan membaca datanya sendiri.

Karena itu persoalan KDKMP sesungguhnya jauh lebih besar daripada apakah gedungnya sudah selesai dibangun. Pertanyaan utamanya adalah: apakah masyarakatnya sudah terorganisasi? Pekerjaan yang saya kira belum cukup dibicarakan.

Kita membutuhkan pengorganisasian pengurus KDKMP secara nasional, dari bawah. Pengurus jangan hanya menunggu instruksi — mereka harus menjadi economic organizer yang mampu menjawab: siapa anggota kami, apa kebutuhan ekonomi mereka, apa yang mereka produksi dan konsumsi, berapa nilai ekonomi yang keluar dari wilayah kami, dan apa yang bisa kami konsolidasikan bersama.

Dari pertanyaan-pertanyaan itu lahir alur: data, lalu organisasi, lalu transaksi, lalu bisnis, cash flow, dan akhirnya kekuatan ekonomi. Bukan sebaliknya — gedung berdiri, lalu menunggu instruksi, menunggu barang, menunggu pembeli. 

Di sinilah saya berbeda dari perdebatan "Rocky versus Feri"

Menurut saya Rocky benar mengingatkan bahwa koperasi punya akar kuat dalam gagasan ekonomi kerakyatan. Feri juga penting ketika mengingatkan bahwa label "koperasi" tidak otomatis membuat sebuah institusi demokratis — desain kekuasaan, pembiayaan, kewenangan, dan posisi anggota tetap harus diperiksa. 

Feri sendiri menegaskan kritiknya bukan pada koperasi sebagai konsep, melainkan pada desain KDKMP yang menurutnya belum sejalan dengan semangat demokrasi ekonomi.

Tapi saya tidak ingin berhenti di situ. Saya ingin membawa perdebatan ini satu tingkat lebih ke bawah: masuklah ke desanya. Di sanalah persoalan sebenarnya akan diuji — apakah anggota punya suara, apakah mereka benar-benar bertransaksi, apakah petani memperoleh pasar, apakah UMKM memperoleh akses distribusi, apakah surplus ekonomi lebih banyak tinggal di wilayah itu, apakah koperasi bisa berdiri tanpa terus-menerus menunggu bantuan, apakah pengurus mengambil keputusan berdasarkan data, dan apakah anggota mampu mengontrol pengurusnya sendiri.

Kalau jawabannya tidak, maka persoalannya jauh lebih besar daripada siapa yang menang berdebat di Jakarta.

Ini bagian yang menurut saya paling sering hilang dari diskursus anti-oligarki. Kita sangat pandai mengatakan "jangan biarkan oligarki menguasai ekonomi" — baik, tapi lalu siapa yang menguasainya? Kalau bukan oligarki, apakah negara, birokrasi, elite lokal, atau masyarakat sendiri?

Kalau jawabannya masyarakat, maka masyarakat harus punya institusi. Koperasi adalah salah satu bentuk institusi yang memungkinkan masyarakat memiliki ekonomi secara kolektif. Tapi sekali lagi, koperasi tidak otomatis demokratis hanya karena namanya koperasi. Demokrasi harus dikerjakan setiap hari — lewat partisipasi anggota, transparansi, kontrol, transaksi, pendidikan, tata kelola, dan kemampuan ekonomi yang nyata.

Saran yang mungkin agak tidak nyaman

Kepada para aktivis demokrasi, para intelektual ekonomi kerakyatan, dan mereka yang selama ini kritis terhadap oligarki: jangan hanya mengkritik KDKMP dari luar. Organisir pengurusnya, organisir anggotanya. Ajari mereka membaca data, menghitung unit economics, membangun bisnis, mengorganisasi pasar, dan mengawasi kekuasaan. Sambil, pada saat yang sama, terus kritik pemerintah ketika kebijakannya memang bermasalah.

Keduanya tidak bertentangan.

Jangan tinggalkan kursinya kosong

Saya tidak tahu apakah suatu hari KDKMP akan menjadi institusi ekonomi masyarakat yang kuat, atau justru terlalu bergantung pada negara, atau malah berkembang menjadi jaringan ekonomi desa yang mandiri. Itu semua masih harus diuji oleh kenyataan.

Tapi satu hal yang saya yakini: institusi yang sedang dibangun dalam skala sebesar KDKMP tidak seharusnya hanya menjadi objek perdebatan. Ia harus menjadi objek pengorganisasian masyarakat. 

Kalau kita khawatir KDKMP akan menjadi kendaraan politik, jangan tinggalkan kursinya kosong. 

Kalau khawatir ia akan dikuasai birokrasi, perkuat kontrol anggotanya. 

Kalau khawatir ia akan ditunggangi modal besar, bangun kapasitas ekonominya. 

Kalau khawatir ia hanya akan jadi proyek pemerintah semata, jadikan anggota benar-benar pemilik dan pengendali.

Dan kalau kita benar-benar anti-oligarki, jangan berhenti di pertanyaan "siapa yang harus kita lawan?" Mulailah bertanya: institusi ekonomi seperti apa yang harus kita bangun agar kekuasaan tidak mudah terkonsentrasi kembali?

Saya kira pertanyaan yang lebih penting adalah: setelah debat Rocky dan Feri selesai, siapa yang akan turun ke desa dan mengorganisasi masyarakat? Sebab pada akhirnya, masa depan KDKMP tidak hanya ditentukan oleh siapa yang paling keras berdebat tentangnya — ia akan ditentukan oleh siapa yang paling serius mengisinya.