Presiden Prabowo Berdialog dengan Akademisi Bahas Solusi Ilmiah Kebakaran Lahan Gambut dan Penataan Regulasi

NARATIVE.ID, Jakarta - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dialogis bersama para akademisi dan pakar lintas disiplin untuk membahas langkah konkret penanganan serta antisipasi kebakaran hutan dan lahan, khususnya di kawasan gambut (24/09/2026).

Dalam dialog tersebut, Kepala Negara menyoroti kendala regulasi di tingkat daerah, termasuk keberadaan delapan Peraturan Daerah tingkat kabupaten yang masih memberikan celah izin pembakaran lahan hingga dua hektare. Presiden menilai aturan tersebut tidak masuk akal dan menegaskan komitmen pemerintah untuk mengoreksi regulasi secara tegas.

Masih ada delapan Perda di Kabupaten. Bayangkan. Yang mau pakai loophole bahwa boleh bakar dua hektare which is, menurut saya, complete nonsense, bahwa satu orang boleh bakar dua hektare.

Oke, kita sepakat dulu kita butuh badan ini harus, harus ada, ya. Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove [Nasional] (BPGMN). Dia tidak di bawah kementerian, dia langsung di bawah Presiden.

Sebagai langkah edukasi dan penertiban di lapangan, pemerintah berencana menerjunkan seribu perwira dari jajaran TNI dan Polri ke tingkat kabupaten. Selain edukasi, solusi penyiapan lahan dan bantuan fasilitas pompa air juga disiapkan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Terkait sektor korporasi, Presiden mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap aturan yang sudah ditetapkan, seperti kewajiban penyediaan menara pengawas setiap lima hektare, pembangunan embung, serta kepemilikan tim pemadam kebakaran internal perusahaan.

Para pakar memberikan pandangan ilmiah mengenai kompleksitas ekosistem gambut. Akademisi memaparkan bahwa gambut yang mengalami pengeringan ekstrem akan bersifat hidrofobik sehingga amat sulit dipadamkan. Hasil riset laboratorium menunjukkan pemadaman satu kilogram gambut terbakar membutuhkan sekitar enam liter air, atau setara 200 ribu hingga satu juta liter air per hektare, sehingga tindakan pencegahan dini menjadi kunci utama.

Untuk mempermudah akses air saat kebakaran, akademisi dari Universitas Riau menyarankan metode sumur bor dangkal dan pembuatan embung kecil atau perigi berukuran satu kali dua meter setiap 200 meter. Di samping itu, teknologi kamera termal, inframerah, dan drone disarankan untuk mempercepat pendeteksian titik panas di lapangan.

Menanggapi masukan mengenai kelembagaan penanganan gambut, Presiden Prabowo menyetujui pembentukan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Lembaga tersebut nantinya dirancang berada langsung di bawah koordinasi Presiden, bukan di bawah kementerian.

Presiden menutup pembahasan dengan menekankan bahwa kunci mitigasi berada di tingkat desa. Pemerintah merencanakan program pembenahan pemukiman warga desa melalui penyediaan fasilitas air bersih, sanitasi, serta target penyediaan energi listrik tenaga surya minimal satu megawatt per desa.