Indonesia Jadi Sorotan Media Internasional, dari Gejolak Pasar Saham hingga Kebakaran Hutan

NARATIVE.ID — Sejumlah media internasional menyoroti perkembangan Indonesia sepanjang Oktober 2026. Persoalan pasar modal, kebakaran hutan, kebijakan ekonomi, hingga dinamika politik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi perhatian kantor berita dan media asing.

Kantor berita Reuters menempatkan gejolak pasar saham Indonesia sebagai salah satu isu utama dalam pemberitaannya.

Perhatian tersebut meningkat setelah penyedia indeks global MSCI pada 15 Oktober 2026 mengumumkan konsultasi mengenai kemungkinan perubahan klasifikasi indeks saham Indonesia dari emerging market menjadi standalone market.

Dalam pengumuman resminya, MSCI menyebut masih terdapat kekhawatiran pelaku pasar terkait transparansi struktur kepemilikan saham dan dugaan praktik perdagangan terkoordinasi.

Meski demikian, perubahan klasifikasi tersebut belum diputuskan. MSCI menjadwalkan pengumuman keputusan paling lambat 30 Juni 2027.

Peringatan itu diikuti tekanan terhadap pasar saham Indonesia dan menjadi perhatian investor internasional.

Reuters pada 21 Oktober juga memberitakan respons Presiden Prabowo Subianto yang menilai langkah MSCI sebagai bentuk intimidasi terhadap Indonesia. Di sisi lain, MSCI menyatakan proses penilaiannya mengikuti aturan yang transparan.

Sanksi OJK Menarik Perhatian Reuters

Sorotan terhadap pasar modal berlanjut ketika Reuters pada 22 Oktober memberitakan langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjatuhkan sanksi administratif dengan total denda Rp2,1 triliun.

Berdasarkan siaran pers resmi OJK tertanggal 16 Oktober 2026, sanksi tersebut dikenakan kepada pihak-pihak terkait pelanggaran ketentuan pasar modal yang berhubungan dengan saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN).

OJK menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap transaksi perdagangan maupun proses penawaran saham. Otoritas tersebut juga mengungkap temuan pelanggaran yang menjadi dasar pemberian sanksi administratif.

Kebakaran Hutan Jadi Perhatian Associated Press

Dari sektor lingkungan, kantor berita Associated Press (AP) memberitakan gugatan kelompok masyarakat Kalimantan Barat terhadap sejumlah pejabat dan lembaga pemerintah terkait penanganan kebakaran hutan serta kabut asap.

Kelompok masyarakat yang menamakan diri Nafas Kalbar menggugat 27 pejabat dan lembaga pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Para penggugat menilai pemerintah lalai dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan yang menimbulkan dampak terhadap kehidupan masyarakat.

AP turut menyoroti dampak kabut asap terhadap kesehatan, pendidikan, serta aktivitas masyarakat di wilayah terdampak.

Dinamika Politik dan Kebijakan Ekonomi

Peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2026 juga menjadi perhatian Reuters.

Kantor berita tersebut melaporkan rencana pengerahan sekitar 9.500 personel kepolisian untuk mengamankan demonstrasi mahasiswa di Jakarta.

Sejumlah kelompok mahasiswa menyampaikan kritik terkait kondisi ekonomi dan penanganan kebakaran hutan.

Sementara dari sektor moneter, Reuters dan The Wall Street Journal memberitakan keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan sebesar 5,75 persen pada 21 Oktober 2026.

Berdasarkan keterangan resmi Bank Indonesia, keputusan itu disertai kenaikan suku bunga Deposit Facility menjadi 5 persen sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan perekonomian nasional.