Tantangan untuk Kabinet Bayangan: Beranikah Membangun KDKMP Bayangan?

NARATIVE.ID, Jakarta - Ada satu hal yang menarik dari kemunculan Kabinet Bayangan di tengah kehidupan politik Indonesia belakangan ini. Ia tidak hanya memperlihatkan kegelisahan sebagian akademisi dan aktivis terhadap arah pemerintahan, tapi juga memperlihatkan bahwa masih ada energi intelektual dan sosial di masyarakat yang ingin ikut mengawasi, mengkritik, dan menawarkan alternatif. Apalagi orang-orang di lingkarannya punya jaringan akademik, aktivisme, media sosial, influencer, dan KOL dengan basis audiens yang cukup besar. Bagi saya, ini modal sosial yang tidak kecil.

Tapi justru karena itu saya ingin mengajukan sebuah tantangan. Mengapa berhenti pada Kabinet Bayangan? Mengapa tidak membangun KDKMP Bayangan — bukan sebagai koperasi tandingan pemerintah, bukan sebagai kendaraan politik, dan bukan sekadar jargon, melainkan sebagai eksperimen ekonomi masyarakat sipil yang benar-benar mendirikan koperasi, mengumpulkan modal, membangun usaha, merekrut anggota, melakukan transaksi, menciptakan lapangan kerja, dan membuktikan apakah ekonomi kolektif dapat benar-benar bekerja? Menurut saya, tantangan ini jauh lebih menarik.

Kabinet Bayangan berada pada wilayah politik dan kebijakan. Ia dapat mengkritik anggaran, menganalisis kebijakan, membuat alternatif, dan mengawasi pemerintah. Semua itu penting dalam demokrasi. Tapi demokrasi punya persoalan lain yang tidak kalah penting: siapa yang memiliki kekuatan ekonomi?

Kita dapat mengganti kebijakan, mengkritik pemerintah, dan mengawasi kekuasaan. Tapi jika struktur kepemilikan ekonomi tetap terkonsentrasi, masyarakat tetap punya posisi tawar yang terbatas. Karena itu saya ingin mengajukan satu pertanyaan sederhana: jika Anda percaya masyarakat harus memiliki kekuatan yang lebih besar, mengapa tidak membantu masyarakat membangun institusi ekonomi yang mereka miliki sendiri?

Di sinilah koperasi menjadi menarik — bukan karena koperasi selalu berhasil, tapi justru karena koperasi adalah institusi yang memungkinkan gagasan kepemilikan kolektif diuji dalam kehidupan nyata.

Indonesia sekarang punya momentum yang sangat besar: Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pemerintah sedang mendorong pembangunan koperasi di tingkat desa dan kelurahan, dan program sebesar ini tentu menghasilkan berbagai respons — ada yang mendukung, ada yang skeptis, ada yang melihat peluang, dan ada pula yang mempertanyakan desain, tata kelola, pembiayaan, prioritas, serta hubungan koperasi dengan pemerintah.

Saya tidak ingin masuk terlalu jauh ke perdebatan itu. Yang saya lihat justru lebih pragmatis: momentumnya sudah ada. Nama koperasi sedang berada dalam percakapan publik, masyarakat sedang mengenal KDKMP, pemerintah sedang mengalokasikan energi dan sumber daya untuk program tersebut, media sedang membicarakannya, akademisi dan aktivis memperdebatkannya, dan masyarakat desa mulai bertanya apa yang sebenarnya akan dilakukan koperasi di desa mereka.

Dalam bahasa strategi, inilah sebuah wave. Dan sebuah gerakan sosial yang cerdas seharusnya mampu membaca gelombang sosial yang sedang terbentuk.

Saya menggunakan istilah riding the wave bukan dalam pengertian memanfaatkan kegaduhan politik — justru sebaliknya: manfaatkan momentum untuk membangun institusi.

Jika masyarakat sedang berbicara tentang KDKMP, ajak mereka berbicara tentang koperasi. Jika masyarakat sedang mempertanyakan KDKMP pemerintah, tawarkan eksperimen koperasi masyarakat sipil. Jika masyarakat sedang mencari alternatif ekonomi, berikan ruang bagi mereka untuk menjadi pemilik. Jika para influencer memiliki jutaan audiens, jangan hanya ajak mereka menonton konten — ajak sebagian dari mereka menjadi anggota koperasi. Jika para akademisi memiliki gagasan tentang demokrasi ekonomi, jangan berhenti pada seminar — uji gagasan itu di neraca keuangan sebuah koperasi. Dan jika para aktivis ingin mengorganisasi masyarakat, jangan hanya mengorganisasi demonstrasi atau kampanye — organisir mereka untuk memproduksi, berdagang, memiliki, dan menciptakan nilai bersama.

Di situlah riding the wave menjadi strategi pembangunan institusi.

Saya membayangkan sebuah eksperimen sederhana. Mereka mengumumkan:

Kemudian mereka tidak meminta pemerintah membiayainya — tidak meminta APBN, tidak meminta proyek, tidak meminta privilege. Mereka mulai dari masyarakat: 100 orang pertama, lalu 1.000 anggota, lalu 10.000 anggota. Modal dikumpulkan, bisnis dipilih berdasarkan kebutuhan anggota, transaksi dimulai, data dibuka, laporan keuangan dipublikasikan, kinerja dievaluasi. Kalau gagal, diumumkan. Kalau berhasil, diperbesar.

Dengan begitu masyarakat dapat melihat sendiri apakah koperasi benar-benar mampu menjadi kendaraan ekonomi masyarakat atau tidak.

Di sinilah jaringan influencer dan KOL yang berada di sekitar gerakan ini menjadi sangat menarik. Dalam ekonomi digital hari ini, seseorang bisa memiliki jutaan followers tapi belum tentu memiliki organisasi. Ia memiliki perhatian — tapi perhatian bukan kepemilikan.

Koperasi bisa mengubah hubungan itu: dari followers, menjadi members, dan akhirnya owners. Ini perubahan yang sangat besar. Bayangkan seorang KOL tidak lagi hanya berkata "Mari kita dukung gerakan demokrasi ekonomi," tapi berkata, "Saya sudah menjadi anggota koperasi ini. Saya mengajak Anda ikut menjadi pemilik." Masyarakat pun tidak hanya memberi like — mereka mendaftar, menyetor modal sesuai mekanisme yang sah, bertransaksi, ikut mengambil keputusan, dan menerima manfaat ekonomi.

Pada saat itulah audiens berubah menjadi organisasi.

Menurut saya, inilah eksperimen yang menarik. Banyak gerakan sosial memiliki gagasan, manifesto, jaringan, massa, media, dan aktivisme — tapi tidak semuanya memiliki aset, modal, bisnis, cash flow, sistem distribusi, dan kepemilikan kolektif. Padahal gerakan sosial yang ingin bertahan lama membutuhkan institusi.

Maka saya membayangkan sebuah social movement yang memiliki neraca keuangan — yang setiap tahun bisa dibaca publik: berapa jumlah anggotanya, berapa modal yang terkumpul, berapa asetnya, berapa omzetnya, berapa surplusnya, berapa transaksi yang dilakukan anggota, berapa lapangan kerja yang tercipta, berapa usaha anggota yang terhubung, dan berapa manfaat ekonomi yang kembali kepada anggota. Itulah demokrasi ekonomi yang dapat diukur.

Justru karena saya melihat orang-orang di sekitar Kabinet Bayangan sebagai kelompok yang punya idealisme, saya kira tantangan ini relevan — sebab idealisme paling menarik ketika berani diuji oleh kenyataan.

Mengkritik oligarki relatif mudah; membangun perusahaan yang tidak oligarkis jauh lebih sulit. Mengkritik ketimpangan mudah; membangun mekanisme distribusi nilai yang lebih adil jauh lebih sulit. Mengkritik kebijakan pemerintah mudah; mengelola organisasi dengan ribuan anggota jauh lebih sulit. Mengkritik korporasi mudah; menghasilkan cash flow positif tanpa mengorbankan prinsip justru merupakan tantangan yang sebenarnya.

Karena itu saya tidak sedang menantang mereka untuk berdebat. Saya menantang mereka untuk membangun.

Namun ada satu hal yang harus diperjelas. Saya tidak membayangkan KDKMP Bayangan sebagai organisasi yang berhadap-hadapan secara administratif dengan KDKMP pemerintah. Jika ingin menggunakan istilah KDKMP, tentu aspek legal dan kelembagaannya harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

Yang saya maksud lebih substantif: sebuah koperasi masyarakat sipil yang lahir dari momentum KDKMP untuk menguji model ekonomi yang benar-benar berbasis anggota. Ia boleh belajar dari KDKMP pemerintah, boleh mengkritiknya, boleh membandingkan modelnya — tapi tidak harus menjadi lawan politik. Biarkan saja publik melihat dua eksperimen berjalan berdampingan: model yang didorong negara, dan model yang tumbuh dari masyarakat sipil. Lalu bandingkan berdasarkan data.

Ini bagian yang menurut saya penting. Jika gerakan ini ingin membuktikan independensi ekonominya, sebaiknya sumber kekuatan awalnya bukan APBN, melainkan trust — kepercayaan masyarakat.

Seorang anggota menyetor modal karena percaya. Seorang KOL mengajak audiens karena percaya. Seorang akademisi ikut menjadi anggota karena percaya. Seorang petani bertransaksi karena koperasi memberikan nilai. Seorang pekerja bergabung karena melihat manfaat. Modal awalnya mungkin kecil, tapi jika kepercayaan tumbuh, modal sosial dapat berubah menjadi modal ekonomi. Inilah proses yang menarik:

Ada satu peringatan: jangan sampai koperasi ini hanya menjadi koperasi milik para pengikut tokoh tertentu. Itu berbahaya. Followers bukan anggota otomatis. Influencer bukan pemilik koperasi. Akademisi bukan penguasa koperasi. Aktivis bukan pemilik koperasi. Semua harus tunduk pada tata kelola koperasi — justru di situlah letak eksperimennya: bisakah orang-orang yang memiliki popularitas dan pengaruh membangun institusi yang tidak bergantung pada popularitas mereka?

Jika seorang tokoh pergi, koperasi tetap hidup. Jika seorang influencer berhenti membuat konten, bisnis tetap berjalan. Jika popularitas politik turun, anggota tetap memiliki koperasi. Itulah ukuran kedewasaan institusional.

Ada satu perubahan paradigma yang menurut saya penting. Kita terlalu sering berbicara tentang bagaimana menghentikan konsentrasi modal. Pertanyaan berikutnya seharusnya: bagaimana masyarakat mengakumulasi modalnya sendiri?

Sebab kekuatan ekonomi tidak muncul dari moralitas — ia muncul dari organisasi, dari modal, dari produktivitas, dari teknologi, dari distribusi, dari skala, dan dari kepemilikan. Jika masyarakat ingin memiliki posisi tawar yang lebih besar, mereka harus mempunyai institusi ekonomi yang mampu mengorganisasi semua itu. Koperasi adalah salah satu kemungkinan — bukan satu-satunya, tapi cukup menarik untuk diuji.

Maka kepada para penggagas Kabinet Bayangan, akademisi, aktivis, influencer, KOL, dan seluruh jaringan masyarakat sipil yang memiliki keresahan terhadap kondisi ekonomi-politik Indonesia, saya ingin mengajukan tantangan sederhana: jangan hanya membuat kabinet bayangan, buat koperasi bayangan.

Bangun satu. Pilih satu wilayah. Mulai dari anggota. Kumpulkan modal. Bangun bisnis. Gunakan teknologi. Buat platform digital jika diperlukan. Hubungkan produsen dan konsumen. Ciptakan pekerjaan. Bangun tata kelola. Publikasikan laporan keuangan — kegagalan maupun keberhasilan. Lalu biarkan masyarakat menilai. Tidak perlu meminta mereka percaya. Buktikan.

Kita sedang berada pada situasi yang unik. Pemerintah sedang mendorong KDKMP, masyarakat sedang memperdebatkannya — sebagian mendukung, sebagian mempertanyakan, sebagian mungkin skeptis. Di sisi lain, ada kelompok masyarakat sipil yang sedang memperoleh perhatian luas karena menawarkan alternatif politik dan kebijakan.

Dua gelombang ini bertemu: wave of institutional policy dan wave of civic participation. Mengapa tidak disambungkan menjadi economic organization?

Daripada hanya berebut narasi tentang koperasi, mengapa tidak membangun koperasi? Daripada hanya berdebat apakah masyarakat mampu berorganisasi, mari kita uji. Daripada hanya mengatakan oligarki terlalu kuat, mari kita mulai mengakumulasi modal masyarakat. Daripada hanya mengatakan demokrasi harus diperkuat, mari kita bangun demokrasi ekonomi.

Sebuah gerakan dapat menghasilkan berita, video, pidato, dan jutaan views. Tapi setelah semua itu selesai, apa yang tertinggal? Jika yang tersisa hanya arsip konten, gerakan itu akan bergantung pada ingatan publik. Tapi jika yang tertinggal adalah koperasi, anggota, modal, perusahaan, lapangan pekerjaan, sekolah, teknologi, jaringan produksi, dan kepemilikan masyarakat — maka gerakan tersebut telah menghasilkan institusi. Dan institusi dapat diwariskan.

Kepada para penggagas Kabinet Bayangan: Anda sudah berani membayangkan kabinet alternatif. Apakah Anda juga berani membayangkan masyarakat yang menjadi pemilik kekuatan ekonominya sendiri? Dan lebih penting lagi — apakah Anda berani membuktikannya?

Sebab mungkin tantangan terbesar demokrasi Indonesia hari ini bukan sekadar bagaimana membuat masyarakat memiliki suara, melainkan bagaimana membuat masyarakat memiliki sesuatu yang nyata: memiliki usaha, memiliki aset, memiliki modal, memiliki institusi — dan pada akhirnya, memiliki masa depannya sendiri.

Penulis : Wisnu Murti Indra Raharjo