NARATIVE.ID Jakarta, – Pemerintah mencabut Hak Guna Usaha (HGU) tiga perusahaan yang wilayah konsesinya berulang kali mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah ini menjadi bentuk penindakan terhadap perusahaan yang dinilai tidak mampu mencegah kebakaran di area pengelolaannya.
Tiga perusahaan yang terkena pencabutan HGU tersebut yakni PT MIB, PT RKA, dan PT SKM. Keputusan itu diumumkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Nusron Wahid, saat memberikan keterangan di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Nusron mengungkapkan, luas lahan yang hak pengelolaannya dicabut mencapai 17.918,81 hektare. Rinciannya, PT MIB seluas 4.000 hektare, PT RKA seluas 11.558 hektare, dan PT SKM seluas 2.360,81 hektare.
Menurut Nusron, pencabutan dilakukan sepenuhnya karena kebakaran terjadi pada sedikitnya 50 persen area milik masing-masing perusahaan. Selain itu, insiden karhutla di wilayah tersebut dilaporkan terus berulang.
"Di dalam klaster pertama (perusahaan) yang HGU-nya dicabut semua yaitu PT MIB seluas 4.000 hektare, lalu kedua, PT RKA seluas 11.558 hektare, dan ketiga PT SKM seluas 2.360,81 hektare," ungkap Nusron.
Pencabutan HGU ini menjadi perhatian karena perusahaan pemegang hak atas tanah negara memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan pengawasan lahan yang diberikan kepadanya.
Berulangnya kebakaran di kawasan konsesi juga memunculkan persoalan mengenai efektivitas pengawasan dan upaya pencegahan karhutla oleh pemegang izin.
Meski demikian, pemerintah perlu memastikan proses penertiban tersebut berjalan transparan, termasuk menjelaskan hasil evaluasi, tingkat kelalaian perusahaan, serta tindak lanjut terhadap lahan yang telah dicabut hak pengelolaannya.
Langkah tersebut diharapkan tidak berhenti pada pencabutan izin, tetapi juga menjadi upaya memperkuat pengawasan agar kebakaran hutan dan lahan tidak terus berulang.
▶
▶
▶
▶
KOMENTAR (0)
MASUKDAFTAR