Tak Mau Lagi Tunggu Bencana Datang, Presiden Minta Anggaran Mitigasi Ditambah Signifikan

Presiden kemudian meminta laporan dari sejumlah institusi, antara lain Kementerian Dalam Negeri, BNPB, BMKG dan Badan Geologi. Panglima TNI dan Kapolri juga diminta melaporkan keterlibatan TNI-Polri dalam penanganan bencana.

Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama Pangdam dan Kapolda NTT juga dijadwalkan memberikan laporan mengenai perkembangan penanganan pascabencana. 

Dengan arahan tersebut, fokus pemerintah yang tergambar dari rapat bukan hanya penanganan kondisi darurat saat ini, tetapi juga pembangunan kapasitas mitigasi untuk menghadapi kejadian berikutnya.

Sumber: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pengantar Presiden pada Rapat Terbatas Perkembangan Penanganan Bencana Alam, 17 September 2026.

Baca naskah resmi di Kementerian Sekretariat Negara RI⁠