NARATIVE.ID · Network of Local News
ADVERTISEMENTtes4
Internasional

Wali Kota Jepang Shoko Kawata Masuk TIME100 Next Usai Cetak Sejarah Ambil Cuti Melahirkan

Wali Kota Yawata Shoko Kawata masuk dalam daftar TIME100 Next setelah menjadi kepala daerah pertama di Jepang yang mengambil cuti melahirkan.
Wali Kota Yawata, Prefektur Kyoto, Shoko Kawata. Kawata masuk dalam daftar TIME100 Next 2026 setelah menjadi perhatian publik di Jepang karena mengambil cuti melahirkan saat masih menjabat sebagai kepala daerah.
Wali Kota Yawata, Prefektur Kyoto, Shoko Kawata. Kawata masuk dalam daftar TIME100 Next 2026 setelah menjadi perhatian publik di Jepang karena mengambil cuti melahirkan saat masih menjabat sebagai kepala daerah. · Foto: Pemerintah Kota Yawata

NARATIVE.ID, Internasional — Wali Kota Yawata, Prefektur Kyoto, Shoko Kawata, masuk dalam daftar TIME100 Next 2026, daftar tahunan majalah TIME yang menyoroti 100 figur berpengaruh dari generasi baru di berbagai bidang.

Pengakuan internasional itu datang sekitar dua pekan setelah Kawata, 36 tahun, melahirkan anak pertamanya, seorang bayi perempuan, pada 15 September 2026. TIME memasukkan Kawata dalam kelompok pemimpin global dalam daftar yang diumumkan pada 30 September.

Nama Kawata sebelumnya menjadi perhatian luas di Jepang setelah ia memutuskan mengambil cuti melahirkan saat masih menjabat sebagai wali kota. Sejumlah laporan menyebutnya sebagai wali kota aktif pertama di Jepang yang diketahui mengambil langkah tersebut.

Kawata mulai menjalani masa cuti pada 20 Juli dan dijadwalkan kembali menjalankan tugas penuh pada 8 November 2026. Selama periode tersebut, kewenangan wali kota dilimpahkan kepada Wakil Wali Kota Yawata Shigeto Nose.

Pemerintah Kota Yawata menjelaskan, pengaturan itu mengacu pada periode delapan minggu sebelum dan delapan minggu setelah perkiraan persalinan sebagaimana ketentuan yang berlaku bagi pegawai pemerintah kota.

Meski tidak hadir dalam kegiatan resmi, Kawata tetap mempertahankan komunikasi dengan jajaran pemerintah kota. Ia mengikuti rapat daring secara berkala dan tetap dapat dihubungi untuk pembahasan kebijakan penting maupun kondisi darurat.

Keputusan tersebut menjadi perhatian karena kepala daerah yang dipilih melalui pemilu di Jepang tidak memiliki perlindungan cuti melahirkan yang sama seperti pekerja atau pegawai pemerintahan biasa. Tidak adanya kerangka khusus bagi pejabat terpilih membuat Kawata harus membentuk mekanisme pelimpahan tugas sendiri.

Langkah Kawata kemudian memicu perdebatan di Jepang. Sebagian masyarakat memberikan dukungan dan menilai keputusannya dapat membuka ruang lebih besar bagi perempuan usia produktif untuk tetap berkarier di dunia politik.

Namun, muncul pula kritik dari pihak yang mempertanyakan apakah pejabat publik seharusnya meninggalkan tugas dalam waktu cukup panjang ketika masih memiliki masa jabatan.

Dalam wawancara sebelum melahirkan, Kawata berpendapat bahwa penolakan terhadap cuti melahirkan bagi politisi dapat berujung pada tersingkirnya perempuan usia produktif dari jabatan publik.

Ia menilai perempuan seharusnya tidak dipaksa memilih antara menjalani kehamilan dan mempertahankan karier politik.

Isu tersebut mendapat perhatian lebih luas karena Jepang tengah menghadapi penurunan angka kelahiran berkepanjangan sekaligus kesenjangan keterwakilan perempuan dalam politik.

Setelah melahirkan pada 15 September, Kawata menyampaikan terima kasih kepada masyarakat serta pegawai Pemerintah Kota Yawata yang membantu menjalankan pemerintahan selama dirinya menjalani masa pemulihan. Pemerintah kota menyatakan Kawata dan bayinya dalam kondisi sehat.

Kawata juga mengatakan pengalaman menjalani kehamilan, persalinan, dan menjadi orang tua akan menjadi bagian dari pertimbangannya dalam mengembangkan kebijakan kota.

Sebelum mengambil cuti, ia telah mengatakan ingin menggunakan pengalaman langsung sebagai orang tua untuk memahami kebutuhan masyarakat serta mengevaluasi berbagai layanan bagi keluarga dan anak di Yawata.

TIME menyoroti bukan hanya keputusan pribadi Kawata, tetapi juga sejumlah kebijakan pemerintahannya yang berkaitan dengan keluarga, termasuk upaya menekan biaya makan sekolah dan memperluas layanan perawatan pascapersalinan.

Kawata terpilih menjadi Wali Kota Yawata pada November 2023 saat berusia 33 tahun. Ketika itu, ia tercatat sebagai perempuan termuda yang pernah terpilih menjadi wali kota di Jepang.

Masuknya Kawata ke TIME100 Next membuat perdebatan mengenai cuti melahirkan pejabat publik Jepang memperoleh sorotan internasional, sekaligus membuka diskusi lebih luas mengenai bagaimana sistem politik mengakomodasi kehamilan, persalinan, dan pengasuhan anak bagi perempuan yang memegang jabatan publik.

Sumber: BBC News, TIME, Pemerintah Kota Yawata, Jiji Press/The Japan Times.

Rekomendasi Video

Dipilih otomatis sesuai topik · geser →
Moh. Fadli Nizami P, S.IP
Moh. Fadli Nizami P, S.IP
Reporter / Redaksi NARATIVE.ID

KOMENTAR (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Berita Terkait

BERITA TERBARU DARI JARINGAN NARATIVE.ID

Sucy Sanggar PSB ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
KristiantoADVERTISEMENT