Studi Universitas Leiden: Kerajaan Belanda Dukung Kolonialisme dan Keberlangsungan Perdagangan Budak

NARATIVE.ID — Sebuah studi independen yang dilakukan Universitas Leiden menemukan bahwa Keluarga Kerajaan Belanda selama berabad-abad mendukung sistem kolonialisme dan ikut memperoleh manfaat dari struktur ekonomi yang berkembang di wilayah jajahan.

Dikutip dari Al Jazeera, penelitian tersebut diprakarsai oleh Raja Willem-Alexander dan menelusuri keterlibatan Dinasti Orange-Nassau sejak sekitar tahun 1600 hingga masa kini.

Para peneliti menyimpulkan bahwa keluarga kerajaan Belanda secara aktif mendukung kolonialisme, meski dalam banyak periode mereka tidak secara langsung menentukan seluruh kebijakan kolonial secara mandiri.

“Dinasti Orange-Nassau secara aktif mendukung kolonialisme Belanda selama berabad-abad, tetapi hanya dalam sedikit kesempatan benar-benar menentukan kebijakan kolonial,” demikian salah satu kesimpulan penelitian yang dikutip Al Jazeera.

Studi itu juga menyebut keterlibatan keluarga kerajaan berlangsung tanpa banyak keberatan terhadap sistem kolonial yang dijalankan Belanda.

“Keterlibatan House of Orange-Nassau berlangsung sepenuh hati dan tanpa keberatan yang berarti,” tulis para peneliti.

Salah satu bagian penting penelitian menyoroti keuntungan finansial yang diperoleh keluarga kerajaan dari wilayah Hindia Belanda, yang kini menjadi Indonesia.

Menurut hasil riset, sebagian besar keuntungan kerajaan pada abad ke-19 berasal dari aktivitas ekonomi dan perdagangan yang berkaitan dengan koloni Belanda di Asia.

Para peneliti memperkirakan keuntungan tersebut setara sekitar 650 juta dolar AS dalam nilai mata uang modern.

Meski demikian, studi tersebut membedakan keuntungan dari sistem kolonial secara umum dengan pendapatan langsung dari perdagangan budak. Para peneliti mencatat bahwa dinasti kerajaan hampir tidak memperoleh pemasukan langsung dari perdagangan budak.

Raja Willem-Alexander menerima laporan penelitian tersebut di Universitas Leiden dan mengakui bahwa dampak kolonialisme serta perbudakan belum sepenuhnya hilang dari masyarakat.

Menurutnya, warisan sejarah tersebut masih terlihat dalam bentuk diskriminasi dan ketimpangan ekonomi yang dirasakan sebagian kelompok hingga saat ini.

Temuan ini kembali membuka perdebatan mengenai keadilan reparatif di Belanda.

Pemerintah Belanda sebelumnya telah menyampaikan permohonan maaf atas peran negara dalam perbudakan transatlantik pada 2022. Namun, pemerintah tidak memilih skema pembayaran ganti rugi langsung dan mengalokasikan dana sekitar 200 juta euro untuk program sosial dan kesadaran sejarah.

Lembaga Nasional untuk Masa Lalu dan Warisan Perbudakan Belanda atau NiNsee menyambut publikasi penelitian tersebut.

NiNsee mendorong agar hasil studi tidak berhenti sebagai dokumen akademik, tetapi digunakan dalam pendidikan dan dialog publik mengenai kolonialisme, perbudakan, serta tanggung jawab sejarah Belanda.

Bagi Indonesia, temuan mengenai keuntungan kerajaan dari Hindia Belanda menjadi salah satu bagian penting dari penelitian tersebut karena menunjukkan bahwa kolonialisme bukan hanya kebijakan politik, tetapi juga membentuk aliran keuntungan ekonomi dalam jumlah besar menuju Belanda.

Dikutip dari Al Jazeera, para peneliti menegaskan bahwa tujuan utama studi ini bukan menetapkan kesalahan individu pada masa kini, melainkan memperjelas bagaimana hubungan antara monarki, kolonialisme, dan sistem ekonomi kolonial berkembang selama beberapa abad.