Polri-ku, Jadilah Figur Pahlawan bagi Anak-Anak Indonesia

Momentum Perbaikan Polri Secara Menyeluruh

Ada satu pertanyaan sederhana yang mungkin jarang kita ajukan kepada diri sendiri: ketika seorang anak kecil melihat polisi di jalan, apa yang terlintas di pikirannya?

Apakah ia melihat seorang pahlawan? Seseorang yang akan datang ketika ada bahaya, melindungi orang-orang yang lemah, menolong mereka yang kesulitan, dan memastikan bahwa tidak ada orang yang boleh diperlakukan semena-mena?

Ataukah ia justru melihat sosok yang harus dihindari? Seseorang yang membuatnya takut karena seragam, pangkat, dan kewenangan yang melekat padanya?

Pertanyaan ini sederhana, tetapi sesungguhnya menyentuh sesuatu yang sangat mendasar tentang masa depan kepolisian kita.

Sebab, sebelum seorang anak memahami apa itu negara, konstitusi, demokrasi, dan hukum, ia terlebih dahulu belajar mengenali negara melalui orang-orang yang ditemuinya. Salah satunya adalah polisi.

Dari cara polisi berbicara, menolong, menegur, dan memperlakukan masyarakat, seorang anak sedang belajar memahami seperti apa kekuasaan bekerja. Apakah kekuasaan hadir untuk melindungi, atau justru membuat orang lain merasa kecil dan tidak berdaya?

Karena itu, saya ingin mengatakan sesuatu kepada institusi yang selama ini menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat kita:

Polri-ku, jadilah figur pahlawan bagi anak-anak Indonesia. Sekarang saatnya.

Jangan biarkan seragam kehilangan maknanya

Kita mengenal polisi melalui seragamnya. Tetapi seragam bukanlah sumber kehormatan seorang polisi. Pangkat bukan ukuran kemuliaannya. Dan kewenangan bukan alasan untuk dihormati secara membabi buta.

Kehormatan seorang polisi justru lahir dari apa yang ia lakukan ketika berhadapan dengan orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan.

Ketika seorang polisi membantu pengendara yang motornya mogok, menyeberangkan anak sekolah, menolong korban kecelakaan, mendengarkan laporan warga kecil, atau berdiri membela seseorang yang diperlakukan tidak adil, di situlah seragam mendapatkan maknanya.

Sebaliknya, ketika kewenangan digunakan untuk menakut-nakuti, melindungi kepentingan kelompok, membungkam kritik, atau menghindari pertanggungjawaban, yang rusak bukan hanya reputasi seorang anggota. Kepercayaan terhadap institusi ikut terkikis.

Kita tentu tidak boleh menggeneralisasi seluruh anggota Polri dari kesalahan sebagian orang. Ada begitu banyak polisi yang bekerja dengan tulus, menjalankan tugas dalam keterbatasan, dan mempertaruhkan keselamatan untuk melindungi masyarakat. Mereka juga layak mendapatkan institusi yang sehat, kepemimpinan yang baik, dan sistem yang melindungi integritas mereka.

Justru karena masih banyak anggota Polri yang baik, pembenahan institusi ini menjadi semakin penting.

Mereka tidak seharusnya terus bekerja di dalam sistem yang membuat perilaku baik menjadi perjuangan pribadi, sementara penyalahgunaan kewenangan dapat berlindung di balik jabatan dan struktur organisasi.

Perkara besar, kesempatan untuk bercermin

Perkara hukum yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pejabat kepolisian belakangan ini semestinya menjadi momentum bagi Polri untuk melakukan introspeksi secara menyeluruh.

Kita harus tetap menghormati proses hukum dan asas praduga tak bersalah. Penetapan tersangka bukanlah putusan pengadilan. Namun, perkara yang menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan penyadapan dan pengelolaan bukti elektronik telah membuka pertanyaan serius tentang tata kelola kekuasaan di dalam institusi kepolisian.

Bagaimana kewenangan sebesar itu diawasi?

Siapa yang dapat mengakses instrumen negara yang begitu sensitif?

Bagaimana sebuah perintah diuji legalitasnya?

Siapa yang bertanggung jawab ketika kewenangan digunakan di luar batas hukum?

Dan yang tidak kalah penting: apakah anggota kepolisian memiliki keberanian untuk menolak perintah yang bertentangan dengan hukum?

Pertanyaan-pertanyaan itu tidak cukup dijawab dengan konferensi pers, mutasi pejabat, atau pergantian pimpinan.

Kita tidak sedang mencari sekadar siapa yang harus dikorbankan agar persoalan dianggap selesai. Kita sedang membicarakan bagaimana sebuah institusi negara memperbaiki dirinya agar penyimpangan tidak terus berulang.

Jangan sampai kita hanya mengganti orang yang duduk di kursi kekuasaan, tetapi membiarkan cara kerja kekuasaan itu tetap sama.

Polisi tidak boleh menjadi alat kekuasaan

Dalam negara demokrasi, kepolisian adalah institusi publik. Ia bukan milik seorang presiden, bukan milik Kapolri, bukan milik partai politik, dan bukan pula instrumen untuk menjaga kepentingan kelompok tertentu.

Polri bekerja untuk negara dan masyarakat berdasarkan konstitusi serta hukum.

Ini bukan sekadar persoalan kalimat dalam dokumen resmi. Ini harus menjadi prinsip yang hidup dalam setiap keputusan, setiap operasi, setiap penyidikan, dan setiap interaksi anggota polisi dengan masyarakat.

Kita membutuhkan polisi yang kuat, tetapi bukan polisi yang tidak dapat dikritik.

Kita membutuhkan polisi yang memiliki kewenangan, tetapi juga memahami batas kewenangannya.

Kita membutuhkan polisi yang berani menghadapi kejahatan, tetapi juga berani mengoreksi kesalahan di dalam tubuhnya sendiri.

Sebab, institusi yang kuat bukanlah institusi yang selalu benar. Institusi yang kuat adalah institusi yang mampu mengakui kesalahan, memperbaikinya, dan memastikan kesalahan yang sama tidak terus diwariskan.

Reformasi bukan sekadar mengganti pimpinan

Jika momentum ini benar-benar ingin dimanfaatkan, perbaikan Polri harus menyentuh tiga hal sekaligus: struktur, kultur, dan sistem pengawasan.

Pertama, struktur kelembagaan harus dibenahi. Distribusi kewenangan, rantai komando, sistem promosi, mutasi, dan mekanisme pengawasan harus ditata agar tidak menciptakan kekuasaan yang terlalu terkonsentrasi dan sulit dikontrol.

Kedua, kultur organisasi harus berubah. Loyalitas kepada atasan tidak boleh mengalahkan loyalitas kepada hukum. Anggota yang menolak perintah melawan hukum harus dilindungi. Sebaliknya, pejabat yang menyalahgunakan kewenangan tidak boleh mendapatkan perlindungan hanya karena memiliki pangkat dan jabatan.

Ketiga, sistem pengawasan harus diperkuat. Penggunaan teknologi, penyadapan, penyidikan, penanganan barang bukti, dan seluruh tindakan yang membatasi hak warga negara harus memiliki prosedur yang jelas serta dapat diaudit secara independen.

Jangan hanya mengandalkan integritas individu. Kita harus membangun sistem yang membuat penyalahgunaan kewenangan semakin sulit dilakukan, semakin mudah dideteksi, dan selalu dapat dipertanggungjawabkan.

Sebab, institusi yang baik tidak boleh bergantung pada keberuntungan mendapatkan pemimpin yang baik. Ia harus dirancang agar tetap bekerja dengan benar, siapa pun yang memimpinnya.

Bayangkan polisi yang ingin ditiru anak-anak kita

Saya membayangkan suatu hari seorang anak bercita-cita menjadi polisi bukan karena ingin memiliki senjata, pangkat, atau kekuasaan.

Ia ingin menjadi polisi karena pernah melihat seorang anggota polisi menolong ibunya ketika mengalami kecelakaan.

Karena pernah melihat polisi melindungi teman sekolahnya dari perundungan.

Karena pernah menyaksikan seorang polisi mengembalikan dompet yang ditemukan di jalan, membantu warga yang kehilangan arah, atau dengan sabar mendengarkan keluhan seseorang yang bahkan tidak tahu harus mengadu kepada siapa.

Ia ingin menjadi polisi karena melihat bahwa menjadi polisi berarti menjadi manusia yang berguna bagi manusia lainnya.

Betapa indah jika suatu hari anak-anak Indonesia memandang polisi dengan kebanggaan yang tulus. Bukan karena takut, bukan karena harus hormat, melainkan karena percaya.

Kepercayaan seperti itu tidak bisa dibangun melalui iklan, slogan, atau kampanye pencitraan. Ia tumbuh dari tindakan-tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten, dari keadilan yang benar-benar dirasakan, dan dari keberanian institusi untuk menindak siapa pun yang menyalahgunakan kewenangan.

Pahlawan tidak lahir dari banyaknya orang yang memberi hormat. Pahlawan lahir dari banyaknya orang yang merasa terlindungi karena kehadirannya.

Polri-ku, ini kesempatanmu

Saya tidak ingin melihat Polri runtuh. Saya justru ingin melihat Polri tumbuh menjadi institusi yang semakin kuat, semakin profesional, semakin dipercaya, dan semakin dekat dengan rakyat.

Kritik terhadap kepolisian tidak harus dibaca sebagai kebencian terhadap polisi. Justru kritik yang disampaikan dengan harapan agar institusi ini menjadi lebih baik adalah bagian dari kecintaan terhadap masa depan bangsa.

Kepada para anggota polisi yang setiap hari bekerja dengan jujur, teruslah menjaga kehormatan profesi. Jangan biarkan kesalahan segelintir orang menghapus pengabdian banyak orang.

Kepada para pemimpin Polri, jangan sia-siakan momentum ini. Jangan takut membongkar persoalan yang selama ini mungkin dianggap terlalu sensitif untuk disentuh. Reformasi yang sungguh-sungguh memang membutuhkan keberanian, termasuk keberanian untuk memperbaiki rumah sendiri.

Dan kepada pemerintah, jangan biarkan agenda reformasi berhenti sebagai urusan pergantian pejabat. Pastikan ada perubahan kebijakan, pengawasan yang efektif, keterbukaan, dan pertanggungjawaban yang nyata.

Pada akhirnya, kita semua menginginkan hal yang sama: hidup dalam masyarakat yang aman, adil, dan memiliki kepastian bahwa hukum berlaku bagi siapa pun.

Saya ingin anak-anak Indonesia tumbuh dengan perasaan aman ketika melihat polisi. Saya ingin mereka berani mendekat ketika membutuhkan pertolongan. Saya ingin mereka mengenal polisi sebagai sahabat masyarakat, penjaga keadilan, dan pelindung kehidupan.

Kelak, ketika mereka ditanya ingin menjadi apa, semoga ada di antara mereka yang menjawab dengan bangga:

Saya ingin menjadi polisi. Saya ingin melindungi orang-orang.

Polri-ku, mungkin inilah saatnya mengembalikan makna paling sederhana dari keberadaanmu: melindungi manusia.

Bukan melindungi jabatan. Bukan melindungi kekuasaan. Bukan melindungi kelompok.

Melindungi manusia.

Jadilah institusi yang membuat anak-anak Indonesia merasa aman, masyarakat merasa terlindungi, dan keadilan memiliki tempat untuk berdiri.

Polri-ku, jadilah figur pahlawan bagi anak-anak Indonesia. Sekarang saatnya.